Iklan Presiden Jokowi Di Bioskop Menjadi Kontroversi

Iklan Presiden Jokowi Di Bioskop Menjadi Kontroversi – Adanya iklan di bioskop sebelum film diputar merupakan hal yang biasa bagi semua pengunjung bioskop. Namun baru-baru ini beredar iklan yang isinya pencapaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Iklan yang muncul tersebut pun kini telah menjadi kontroversi dan perbincangan dari berbagai kalangan. Termasuk juga sejumlah oposisi yang meminta iklan tersebut tidak ditayangkan.

Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengomentari iklan tersebut melalui akun Twitternya. Fadli meminta agar iklan tersebut dicopot dan tidak ditayangkan kembali. Pembahasan tersebut pun kini menjadi ramai di Twitter. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menjadi pihak yang memasang iklan tersebut juga menanggapi komentar Fadli Zon. Kominfo mengatakan bahwa tidak akan menarik dan mencopot tayangan iklan tersebut.

Iklan Presiden Jokowi Di Bioskop Menjadi Kontroversi

Iklan Presiden Jokowi Di Bioskop Menjadi Kontroversi

Kepala Biro Humas Kementrian Kominfo Fernandus Setu mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas yang dibebankan undang-undang. Fernandus mengemukakan bahwa Kementrian Kominfo yang juga merupakan bagian humas pemerintah yang memiliki tugas untuk menyampaikan proses dan hasil kerja dari pemerintah. Fernandus juga membantah bahwa iklan tersebut merupakan salah satu bentuk kampanye.

Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menanggapi permintaan dari Fadli Zon. Ace mempertanyakan alasan permintaan Fadli Zon mengenai iklan Presiden Jokowi tersebut. Ace menilai iklan tersebut murni menginformasikan kinerja pemerintah kepada para masyarakat. Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga mempertanyakan permintaan Fadli Zon tersebut. Achmad Baidowi yang juga disapa Awiek itu pun menegaskan tidak ada larangan iklan pemerintah untuk ditayangkan di bioskop.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai tidak ada yang salah pada iklan yang ditayangkan Kementrian Kominfo tersebut. Karding juga menegaskan bahwa pemerintah memang seharusnya dan wajib menginformasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui program dan pencapaian dari pemerintah. Karding pun menilai bahwa iklan tersebut bukanlah bentuk iklan kampanye.

Lain halnya dengan Wasakjen PAN Saleh Partaonan Daulay yang mendukung permintaan Fadli Zon. Bahkan Saleh meminta agar iklan tersebut segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Saleh meminta agar dilaporkan ke Bawaslu, agar bisa diketahui apakah iklan tersebut melanggar ketentuan atau tidak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

X
%d blogger menyukai ini: